OtoHub.co - Gaikindo desak Pemerintah untuk mengkaji ulang PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
Mengingat tak semua mobil merupakan barang mewah, Namun sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas pemberian insentif pajak untuk mobil hybrid yang mulai diberlakukan tahun ini.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah positif yang mampu mendorong pertumbuhan pasar kendaraan elektrifikasi, khususnya segmen hybrid.
"Pertama, ya kita ucapkan terima kasih ke pemerintah karena sudah diberikan insentif pajak mobil hybrid. Akhirnya dikeluarkan insentif buat mobil hybrid, dikurangkan dari 6% ke 3%," ungkap Nangoi (16/4/2025).
Penurunan tarif PPnBM dari 6% menjadi 3% ini menurut Nangoi sangat membantu perkembangan mobil hybrid di Indonesia.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah ini belum cukup.
"Sebetulnya kalau kita ditanya apakah sudah puas, jawabannya belum," tegas Nangoi, dalam kesempatan Halal Bihalal GIIAS 2025 di Hotel JW Marriot Jakarta.
Nangoi menyebut, dukungan pemerintah terhadap industri otomotif semestinya lebih dari sekadar penurunan tarif.
Terutama karena beberapa kebijakan justru dianggap menghambat pertumbuhan industri.
Ia menyoroti PPnBM sebagai salah satu kebijakan yang sudah tidak relevan diterapkan secara merata terhadap semua jenis kendaraan.
"Contohnya adalah PPnBM, kalau bisa dikurangkan lagi. Karena itu kan pajak barang mewah. Sementara mobil sendiri sudah enggak relevan disebut barang mewah, kecuali untuk mobil-mobil yang benar-benar mewah," jelasnya.
Masih menurutnya, mobil saat ini sudah menjadi alat kebutuhan pokok masyarakat dan bukan barang eksklusif.
Baca Juga:
Catat Tanggalnya, GIIAS 2025 Siap Hadirkan Pameran Otomotif Paling Lengkap di Indonesia
Apalagi, sebagian besar mobil yang dijual di Indonesia merupakan produk rakitan dalam negeri yang mendukung perekonomian nasional.
"Dengan membeli kendaraan yang jadi alat kebutuhan yang normal, itu membantu industri dalam negeri. Karena kita semua produk diproduksi dalam negeri. Jadi harusnya jangan bertentangan di situ," lanjutnya.
Gaikindo berharap pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih dalam untuk mendorong daya saing produk lokal, terutama kendaraan yang dirakit di Indonesia.
"Kita ingin mendapatkan potongan lebih dalam lagi di PPnBM untuk kendaraan-kendaraan yang dihasilkan di Indonesia," tegas Nangoi.
Target Penjualan 2025
Soal target penjualan tahun ini, Nangoi mengakui masih mematok angka yang moderat. Yakni di angka 850-900 ribu unit di tahun 2025.
Ia mengatakan, meskipun banyak produk baru akan diluncurkan, kondisi pasar belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat, setidaknya hingga kuartal pertama 2025.
"Saya masih mematok target sementara (850-900 ribu unit). Karena kenapa? Karena kita yakin kendaraan-kendaraan baru akan keluar banyak,"
"Tapi sampai dengan first quarter ini, indikasi ke arah sana masih belum terlalu jelas. Karena banyak sekali gangguan," ungkapnya.
Gangguan yang dimaksud tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.
Nangoi menyoroti gejolak nilai tukar sebagai salah satu faktor besar yang menghambat daya beli masyarakat.
"Dengan yang namanya gangguan fiskal dalam arti kata exchange rate juga sangat fluktuatif. Bahkan kemarin sampai dikatakan dolar Rp 17 ribu,"
"Saat ini tadi saya lihat sudah Rp 16.800. Dan indikasinya masih fluktuatif. Hal ini yang saya khawatirkan," kata Nangoi menganalisa.
Ia juga menggarisbawahi bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, meski ada momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya menjadi dorongan positif.
Karena itu, pihaknya akan memantau kondisi pasar lebih lanjut di pertengahan tahun.
"Tapi kita akan lihat lagi di pertengahan tahun. Mudah-mudahan bisa berubah," tutup Nangoi.
