OtoHub.co - Kasus dugaan oplosan Pertamax, hingga korupsi dalam pengadaan BBM Pertamina menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan harus lebih hati-hati dalam menangani komunikasi publik.
Terutama dalam isu-isu strategis seperti energi dan subsidi.
Menurut Hendri Satrio, selaku analis komunikasi politik, jebolan Universitas Padjadjaran mengatakan, pesan yang disampaikan ke masyarakat harus jelas dan matang agar tidak menimbulkan persepsi yang salah.
"Saat ada kasus besar, sebelum disampaikan ke publik, pesan kuncinya harus benar-benar ditelaah. Jangan setengah matang kemudian dilempar ke masyarakat," bilang Hendsat sapaan akrabnya.
Kesalahan komunikasi bisa membuat suatu informasi berkembang liar dan sulit dikendalikan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran media dalam membantu menyaring informasi yang benar.
Baca Juga:
Kejagung Tegaskan Tak Ada Isu Oplosan BBM Pertamina, Fokusnya Fakta Hukum Ini
"Media mainstream ini sangat besar pengaruhnya. Begitu media mainstream mulai memberitakan, maka rakyat akan tumbuh kepercayaannya terhadap berita itu,"
"Makanya, media juga harus melakukan check and recheck sebelum menyebarkan informasi yang bisa memperburuk kesalahpahaman," tambah Hendsat.
Untuk menghadapi isu seperti ini, Hendri menyoroti beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan korporasi.
Pertama, pastikan informasi yang disampaikan sudah matang dan tidak setengah-setengah. Kedua, respons cepat agar isu tidak berkembang liar di media sosial.
Ketiga, gunakan media mainstream sebagai kanal utama penyebaran informasi resmi. Serta keempat, pantau media sosial untuk mendeteksi hoaks lebih awal.
Kepercayaan publik terhadap instansi sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola komunikasi di tengah krisis.
Oleh karena itu, pemerintah maupun perusahaan harus lebih proaktif dalam mengatasi narasi yang berkembang di masyarakat.
